Kali ini jejaring sosial terbesar dunia saat ini, Facebook yang jadi targetnya. Facebook Haram! demikian  wacana yang dicetuskan oleh MUI Jawa Timur. Meskipun baru wacana, namun ini sudah cukup menimbulkan keresahan karena banyaknya pro dan kontra. Menurut MUI, Facebook berpotensi menimbulkan perselingkuhan, seks bebas (*nge-seks lewat internet?? gimana caranya tuh?? bisa hamil ga?? ), dan berbagai hal negatif yang menurut mereka membahayakan aqidah umat Islam. Saya justru khawatir umat Islam hanya akan jadi bahan tertawaan karena hal-hal sepele serta fatwa2 yang kurang masuk akal seperti ini .

Saya ingin menganalogikan keberadaan Facebook ini dengan keberadaan sebuah pisau. Jika pisau ini dipegang seorang penjagal hewan, saya yakin pisau itu nantinya akan menyebabkan beberapa ekor sapi meregang nyawa. Jika dipegang seorang preman, saya hampir percaya bahwa suatu saat ada seorang cucu Adam yang akan terluka olehnya . Dan jika dipegang oleh seorang Ibu rumah tangga, ada kemungkinan justru membawa keharmonisan dalam keluarga karena masakan si Ibu yang sangat lezat dengan rajangan-rajangan tipis daging ayam goreng dalam masakan soto ayamnya .  Nah, mengapa pisau ini tidak diharamkan??

Tentu di dunia ini ada orang-orang yang dahulunya bersahabat karib kemudian terpencar oleh nasib sehingga hanya bisa bersilaturahmi melalui Facebook . Akankah mereka berselingkuh saat mereka saling mengatakan “Hai, apa kabar? kerja di mana sekarang?”. Atau apakah kita yakin mereka akan melakukan seks melalui Facebook (entah gimana caranya) saat mereka mengatakan “Eh, si A sudah menikah dan punya anak-anak yang lucu lho. Udah tau belum?”. Bisa dibayangkan jika MUI memutuskan silaturahmi mereka dengan mengharamkan Facebook. Apa kata dunia?? Apakah MUI juga akan mengeluarkan fatwa bahwa memutuskan silaturahmi itu halal???

…. Acara antri dan beli tiket selesai, saya langsung kembali ke parkiran sepeda motor. Kebetulan waktu keluar dari parkiran, di depan saya ada dua orang oknum POLISI LALU LINTAS NAIK MOTOR PLAT HITAM yang berboncengan sehingga kami keluar beriringan. Namun ketika sampai di depan pos penjagaan parkir, ada satpam yang mengusir saya untuk berbalik arah.

Satpam: mas, mas…balik mas. Lewat sana keluarnya! ini jalan masuk. Tuh ada tanda larangan masuk.

Saya : O iya tho??? maaf saya ga tau.  lha itu kok dua orang itu boleh lewat sini?

Satpam : Mereka polisi.

Saya: Lho kalo polisi boleh melanggar gitu???

Satpam:

Itulah hebatnya aparat Indonesia. Polisi lalu lintas aja boleh melanggar rambu lalu lintas . Tentu saja  saya menjadi tidak heran kalo ternyata seorang Polisi, Hakim, Jaksa boleh melakukan korupsi. bagaimana tidak, dari kasus ini saja saya bisa berkesimpulan bahwa:

Semua yang pelanggaran hukum yang dilarang bagi masyarakat awam, dianggap BOLEH dan WAJAR dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ada yang bisa mengkritik argumen saya?? ….

Partisipan Pemilu 2009

Seperti sering terjadi menjelang libur panjang, para pendatang yang mengadu nasib di kota-kota besar memenuhi Terminal dan Stasiun untuk membeli tiket. Saya termasuk salah satu di antara jutaan orang ini. Berebutan agar tidak kehabisan tiket. Maklum saja, kehabisan tiket di liburan panjang merupakan yang lumrah dan bukan sesuatu yang penting untuk mendapat perhatian khusus di Indonesia. Apalagi para wakil rakyat dan pemerintah kan sudah memiliki mobil pribadi, jadi ga perlu pusing mikirin transportasi rakyat. Tapi tak apalah, ketidakpedulian seperti inipun sudah dianggap lumrah oleh rakyat sehingga ketidakpedulian mereka terhadap pemilu legislatifpun semestinya dapat dianggap efek yang wajar, terbukti dengan tingginya jumlah golput pada Pemilu 2009 ini.

Kebanyakan masyarakat justru beramai-ramai pulang ke kampung halaman bukan karena ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2009 ini. Itu hanya tujuan sampingan. Sekedar alasan agar bisa pulang kampung dan tidak dipaksa lembur oleh atasannya di kantor. Tujuan utama mereka adalah berkumpul dan berlibur bersama keluarga, berekreasi bersama sanak famili di kampung halaman,…setelah mencontreng bagi yang terbersit niat mencontreng dalam hatinya. Sepinya TPS dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat sudah tidak memiliki antusias untuk mengetahui hasil perhitungan suara eperti yang sering terjadi di pemilu-pemilu terdahulu.

TPS sepi

Saya memprediksi kondisi ini akan semakin parah pada Pemilu 2014 dan selanjutnya apabila Legislatif dan Eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu ini tidak segera berbenah diri. Apalagi bila terbukti bahwa legislatif yang notabene wakil rakyat semakin sering tidur dalam rapat paripurna, sering baca koran saat Pidato Pimpinan Rapat, atau yang paling parah…sering absen dalam mewakili rakyat di Sidang DPR/MPR karena wakil rakyat itu hanya berlaku saat kampanye dan pemilu. Setelah itu…wakil perut sendiri. Tentu saja rakyat akan berpikir, “Lalu apa yang penting dalam Pemilu? Gak ada. Kita liburan aja deh”

Ada beberapa hal yang masih membingungkan saya tentang fatwa MUI tentang haram merokok ini :

1. Fatwa haram merokok ini hanya berlaku bagi anak-anak dan wanita. Padahal setahu saya yang masih bodoh dalam ilmu agama ini, anak-anak belum dikenakan hukum agama. Mereka belum diwajibkan sholat, mereka belum diwajibkan membayar zakat dan berkurban, mereka juga belum bisa membatalkan sholat apabila bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Mereka baru bisa dikenakan hukum agama apabila mereka sudah baligh (dewasa). Nah jika mereka sudah baligh, bukankan mereka sudah bukan anak-anak lagi? Karena setahu saya baligh bisa diartikan dewasa karena sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk.
2. Apabila rokok memang membawa banyak mudharat dan layak untuk diharamkan, artinya rokok bisa dikategorikan khamr. Mengapa tidak diharamkan sepenuhnya saja? Karena apabila banyaknya khamr itu membawa mudharat maka sedikitnya pun seharusnya haram. Mengapa mengharamkan sesuatu hal yang banyak membawa mudharat hanya ditujukan untuk sebagian umat? Apakah jika anak2 diharamkan mengkonsumsi khamr, lalu bapaknya dihalalkan untuk mengkonsumsinya??
3. MUI adalah panutan bangsa indonesia dan pemerintahannya. Apabila pemerintah berani memberantas pabrik khamr (minuman keras, narkoba, dll), mengapa tidak mampu memberantas pabrik rokok?? Bukankah itu justru menimbulkan fitnah bahwa pemerintah takut kehilangan pendapatan pajak dari cukai rokok??? Mengapa MUI tidak berani menganjurkan hal itu terhadap pemerintah??

Kebingungan saya masih belum terjawab sampai dengan saat ini . Akal pikiran saya tidak mampu menjangkau kepandaian logika para ulama Indonesia terhormat yang tergabung dalam majelis manusia Indonesia terpandai dalam Ilmu Agama Islam ini . Mohon maaf atas kepandiran saya dalam ilmu Agama Islam